Kartu Tani Bermasalah, Pupuk Untuk Petani Harus Tetap Tercukupi

PURWODADI,Grobogantoday.com- Petani jangan dikorbankan dengan permasalahan kartu tani di lapangan. Kebutuhan pupuk petani jangan sampai tidak tercukupi. Demikian diungkapkan Bupati Grobogan, Sri Sumarni usai membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Grobogan, Selasa(5/3/2019) di gedung riptaloka. “Saat ini banyak petani yang sudah sepuh. Tidak bisa menggesek di atm, tidak punyak tabungan, bahkan lupa pinnya. Ini kan malah mempersulit petani. Petani butuhnya kan hanya dapat pupuk dengan membeli tunai dan mendapatkan pupuk. Jika hari ini punya uang langsung beli pupuk,” jelasnya.

Sri Sumarni, menjelaskan, walaupun petani  tidak memiliki kartu tani, tetapi memiliki lahan sawah,  distributor pupuk harus tetap melayani. Tidak perlu persyaratan yang bertele-tele, pembelian tunai juga harus diberi pupuk. “Petani yang belum punya kartu tani tetapi tercatat di RDKK juga harus dilayani. Begitu juga yang belum tercatat. Jangan sampai petani nekat menghadang truk pupuk karena kebutuhan pupuknya tidak tercukupi, walaupun juga dibayar,” ungkapnya.

Sri Sumarni berharap, permasalahan kartu tani tidak dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan politik. “Jangan sampai kartu tani digunakan untuk kampanye hitam. Memang kartu tani masih butuh waktu untuk digunakan. Butuh sosialisasi yang panjang,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian, Edi Sudaryanto dalam kesempatan tersebut menjelaskan permasalah kartu tani sangat banyak sekali. Yakni belum semua petani yang tanam komuditi tanaman pangan dan hortikultura di lahan hutan dan perhutanan masuk dalam RDKK  dan belum terinput di SINPI, petani untuk komuditi perkebunan(tebu) belum menyusun RDKK  dan belum terinput SINPI, petani yang masuk RDKK belum semuanya terinput di SINPI, kartu tani belum semuanya terdistribusi sampai ke tangan petani, petani belum semuanya memiliki saldo tabungan untuk membeli pupuk dan mesin dengan fungsi  sebagai sarana transaksi penebusan pupuk bersubsidi belum seluruhnya berfungsi dengan baik dan sinyal masih dalam kendala. “Disamping itu, kuota pupuk bersubsidi saat transaksi sering tidak muncul dan jenis pupuknya tidak lengkap. Data RDKK fisik, E-RDKK dan SINPI sering tidak sinkron,” jelasnya.

Potensi penyimpangan pupuk rentan terjadi. Hal ini disebabkan petani selaku penerima subsidi masih banyak yang belum terdata dengan baik dan belummasuk dalam usulan RDKK. “Untuk itu pengelolaan subsidi pupuk difokuskan pada penyempurnaan dan perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK, usulan RDKK  menggunakan sistem e-RDKK, input ke aplikasi SINPI tetap dilakukan dengan RDKK sebagai pedoman serta peningkatan penggunaan pupuk organik,” pungkas Edi. (RE)

Baca Juga