Friday, 20 April 2018

Truk Tak Mampu Menanjak, Pencuri Kayu Tertangkap


PURWODADI, Grobogantoday.com - Gara-gara truk bermuatan kayu ilegal tak mampu melewati tanjakan, dua pelaku ilegal logging berhasil diamankan aparat Polsek Geyer dan petugas Perhutani KPH Gundih. Tersangka yang diamankan yakni Parmo (49), warga Desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Boyolali dan Ali Rohman (31), warga Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung. Kedua tersangka itu akan dijerat dengan pasal 83 ayat 1, huruf b, UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

“Kedua pelaku diamankan saat berada di pertigaan jalan arah Grobogan dan Sragen, tepatnya di Desa Kalangbancar, Kecamatan Geyer, Rabu (18/4/2018) sekitar pukul 04.30 WIB,” kata Kapolres Grobogan AKBP Choiron El Atiq saat jumpa pers, Jumat (20/4/2018).

Bersama dengan tersangka, berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa potongan kayu, totalnya ada 61 batang dengan berbagai ukuran. Kayu tersebut ada yang sudah dipotong dalam bentuk balok dan ada yang masih bewujud gelondongan.

“Secara keseluruhan, volume kayu sebanyak 3,7944 meterkubik kubik. Untuk nilai kerugian dari pihak Perhutani ditaksir sekitar Rp 26 juta,” sambungnya

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Grobogantoday.com, penangkapan tersangka berawal saat anggota Perhutani KPH Gundih sedang melakukan patroli rutin. Saat melintas di pertigaan jalan Kedungombo-Monggot di Desa Kalangbancar yang kondisinya agak menanjak, keduanya sempat menyaksikan ada truk yang tak mampu melewati tanyakan, mlorot dan tersandar pada pohon besar karena kelebihan muatan.

Melihat hal tersebut, kedua pegawai Perhutani itu mendekati truk tersebut dan mengecek muatan yang ada didalam bak. Saat diperiksa, dalam truk bernomor polisi H 1547 TA tersebut terdapat puluhan batang kayu jenis sonokeling dalam bentuk balok dan gelondongan.

Melihat ada truk penuh muatan kayu, pegawai perhutani tersebut kemudian menghubungi Polsek Geyer. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka Parmo sempat menunjukkan nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.

Meski ditunjukkan nota, petugas gabungan tidak percaya begitu saja. Beberapa petugas kemudian melakukan pengecekan ke lokasi yang tertera dalam nota atau dokumen tersebut.

“Saat diperiksa di lokasi ternyata tidak ada bekas tebangan kayu sonokeling. Akhirnya, keduanya kita amankan berikut barang bukti truk berisi kayu itu untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Choiron.

Sudaryana, Adm KPH Gundih menjelaskan bahwa kayu curian tersebut berasal dari hutan wilayah KPH Telawah. Namun pelaku tertangkap saat melintas di wilayah KPH Gundih. "Area pencurian kayu sekitar 0,5 hektare. Berkat kerja sama Perhutani dan polisi, pelaku ilegal logging ini berhasil ditangkap," katanya. 

Berdasarkan pengakuan salah seorang tersangka, kayu tersebut akan dikirimkan kepada seseorang di Kaliyoso, Sragen. Namun tersangka berhasil melarikan diri. "Baru kali ini. Per batang saya jual sekitar Rp 300 ribu per batang," aku Parno. (RE) 

Thursday, 19 April 2018

Gedung DPRD Grobogan Kosong, Warga Mengamuk



PURWODADI, Grobogantoday.com- Surat pengajuan aduan tak digubris, sejumlah warga mendatangi Gedung DPRD Grobogan, Kamis(19/4/2018). Setelah melakukan pengecekan ke sejumlah ruangan, didapatkan ruangan terkunci, tidak ditemukan anggota dewan satupun di dalam ruangan kerja mereka. Ternyata, semua anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar pulau. Hal inilah yang menyulut kemarahan warga yang tergabung dalam Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia(LCKI).

Menurut Ulil Huda, Koordinator aksi, sebenarnya jadwal mereka adalah melakukan audiensi dengan komisi B. Pihaknya telah melayangkan surat seminggu yang lalu, tepatnya Jumat(13/4/2018), namun tidak ada tanggapan. “Seminggu yang lalu kita sudah mengirim surat. Tapi tidak digubris, makanya kita datang langsung kesini,” ungkapnya.

Alih-alih ditemui, setelah sampai di gedung DPRD Grobogan, warga hanya mendapati ruangan terkunci dan tanpa penghuni. Tak satupun anggota DPRD yang ada di ruangan kerja. “Sebenarnya ada persoalan-persoalan rakyat yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang akan kami adukan. Namun saat kita sampai disini, seluruh anggota dewan hilang ,piknik ,kunjungan kerja. Menurut kami ini menyepelekan kepentingan rakyat. Kita konfirmasi sekwan, tak ada sama sekali anggota dewan yang datang. Kantor dalam keadaan kosong, dikunci,” kata Ulil Huda.

Ulil Huda menambahkan, pihaknya sebenarnya berencana menyampaikan aspirasi toko modern, yakni mengenai  ijin  dan  jarak dengan pasar tradisional. Menurutnya masalah ini harus segera  diselesaikan Komisi B. “Mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat menerima aspirasi, tetapi malah tidak ada.  Hasilnya kosong,kita menyayangkan, ini momen politik, sebentar lagi pileg. Anggota dewan minimal tidak pergi semua,” katanya.

Sugiyanto, peserta aksi yang lain, mengaku kecewa kinerja DPRD Grobogan. Kamis depan(26/4/2018), pihaknya akan mendatangi DPRD lagi untuk melakukan audiensi dengan Komisi B dan dinas terkait. “Kami betul-betul kecewa. Kami akan datang kembali,” ungkapnya.

Karyoso, Anggota Komisi B yang baru saja pulang kunjungan kerja dari Balikpapan menjadi sasaran kemarahan  warga. Menurutnya, pihaknya bersama beberapa SKPD baru pulang studi banding.  “Mulai Senin kita kunker, studi banding ke Balikpapan.Kalau dijadwalkan kita bisa menerima aspirasi warga. Kita beberapa kali melakukan audiensi,” jelasnya. (RE)

Tuesday, 17 April 2018

2019, Pedagang Pasar Burung Akan Tempati Pasar Unggas



PURWODADI,Grobogantoday.com – Walaupun sudah pernah ada sosialisasi tentang rencana pemindahan puluhan pedagang burung di Jalan Thamrin sebelah GOR Simpang Lima Purwodadi, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Demikian diungkapkan Nardi,  pengurus paguyuban Pasar Burung Purwodadi, Selasa(17/4/2018). “Memang sudah ada sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan  dan pertemuan dengan pedagang dan paguyuban. Pedagang masih engganm pindah karena tuntutannya belum dipenuhi,” katanya.

Rencananya, pemindahan puluhan pedagang pasar burung akan dilaksanakan pada tahun 2019, menempati pasar Unggas di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi. Namun letaknya yang kurang strategis membuat pedagang khawatir jualannya tak seramai seperti di kawasan GOR Simpang Lima Purwodadi. ”Sebenarnya kami hanya mengikuti saja.  Namun setahu saya, pembangunan pasar Unggas yang sudah mangkrak selama 4 tahun itu  untuk pedagang Unggas di pasar Glendoh,” paparnya.

Permintaan pedagang, menurut Nardi, jika pedagang pasar burung dipindah  ke lokasi yang baru agar jumlah kios ditambah. Sebab, denah dari pasar masih konsep pasar unggas bukan pasar burung. Yaitu ada tambahan kios untuk menampung pedagang. Kemudian ada tempat untuk lapangan lomba burung agar pasar tambah ramai tidak sepi. “Kita tunggu saja. Rencana rehab kan tahun depan,” ungkapnya.

Hadi pedagang di pasar burung yang lain tidak mempermasalahkan jika dilakukan relokasi. Namun, ia meminta agar ada pendekatan dengan pedagang. Ia pun menyadari lokasi yang ditempati berada di trotoar dan berada di lingkungan GOR Simpang Lima Purwodadi. “Memang ini trotoar. Jika sewaktu-waktu digusur untuk penataan kota harus siap,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan Karsono mengungkapkan, untuk menarik para pedagang burung pindah lokasi di pasar Unggas yang telah mangkrak selama 4 tahun,  maka akan ditambah 17 kios dan lokasi lomba burung. Pembangunan tersebut akan dianggarkan tahun 2019 mendatang.(RE)

Monday, 16 April 2018

Kawasan Simpang Lima Akan Terkoneksi dengan Taman Hijau



PURWODADI, Grobogantoday.com- Tahun 2018 ini, kawasan Simpang Lima Purwodadi akan direvitalisasi. Tak hanya menata ulang,  tempat yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Grobogan ini rencananya akan terkoneksi dengan Taman Hijau Kota Purwodadi. Saat inu sudah memasuki tahapan pelelangan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nugroho Agus Prastowo, Senin(16/4/2018). “Saat ini sudah dalam pelelangan,” ungkapnya.

Untuk menghubungkan Simpang Lima Purwodadi dengan Taman Hijau Kota Purwodadi, pihaknya telah merencanakan pembangunan taman baru di antara dua tempat tersebut. ”Lokasinya ada di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Perkiraan awal, pembangunan taman tersebut akan menelan dana sebesar Rp 5,40 miliar,” kata Agus Prastowo.

Saat ini, pihaknya telah menyiapkan lokasi rencana pembuatan taman itu, bahkan sudah dilakukan pemavingan. Hanya saja, akses untuk masuk ke lokasi masih perlu perbaikan secara maksimal. Pasalnya, meski sudah dicor sebagian, jalan paving ke lokasi tersebut bergelombang dan rusak. “Konsep taman ini nantinya akan dibuatkan panggung hiburan. Hal ini untuk menarik pengunjung dan sebagai langkah agar pedagang juga laris. PKL Jalan R Soeprapto, Simpang Lima Purwodadi, dan Dr Soetomo yang akan menempati lapak yang kita sediakan,” terangnya.

Agus menambahkan, saat ini Detail Engineering Design (DED) dari taman tersebut sudah selesai dan  akan diserahkan ke ULP untuk dilelangkan. Bila tak ada hambatan, diperkirakan taman tersebut selesai pada akhir Desember mendatang. “Untuk namanya, kita usulkan Taman Revolusi Mental. Diperkirakan akan selesai berbarengan dengan selesainya tahap pertama revitalisasi Simpang Lima Purwodadi,” ujarnya.(RE)



Trotoar R. Soeprapto Akan Direvitalisasi, Pohon Tetap Dipertahankan



PURWODADI,Grobogantoday.com- Trotoar jalan R. Soeprapto akan segera direvitalisasi. Namun begitu, pohon penghijauan di sepanjang jalan R Soeprapto akan tetap dipertahankan. Demikian diungkapkan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Subiyono, Senin(16/4/2018).

Subiyono mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan kajian termasuk dengan jajak pendapat terkait keberadaan pohon penghijauan jenis angsana atau sono kembang tersebut. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas menginginkan agar pohon penghijauan tersebut dipertahankan. “Memang ada juga yang menginginkan ditebang, namun mayoritas ingin pohon tersebut dipertahankan. Selain menambah teduh, keberadaan pohon tersebut menjadi salah satu penilaian adipura setiap tahunnya,” kata Subiyono.

Ada sekitar 500 pohon angsana di sepanjang Jalan R.Soeprapto, yang ditanam sejak 1981 oleh pemerintahan setempat. Hingga kini, pohon tersebut masih dipertahankan. Namun, keberadaan pohon tersebut telah merusak trotoar yang ada. Bahkan, bangunan panggung permanen di depan Gedung Wisuda Budaya yang dibangun 2016 retak karena gerakan akar pohon tersebut.

”Kami sudah siapkan teknis untuk mengendalikan akar tersebut, yakni dengan cara dibeton. Namun, bila ada pohon yang mengganggu pemasangan kanstin akan kami tebang. Semoga tidak ada, sehingga pohon tersebut tetap dipertahankan,” jelasnya.

Subiyono menjelaskan, revitalisasi trotoar di sepanjang jalan R Soeprapto menggunakan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) senilai Rp 8,5 miliar. Pemeriksaan RAB dan desain oleh Provinsi dijadwalkan 24-26 April. Sedangkan untuk pelelangan baru bisa dilakukan pada Mei mendatang.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nugroho Agus Prastowo, penebangan pohon penghijauan di jalan R Soeprapto memang dilematis. Keberadaannya memang menjadi salah satu penilaian saat adipura, namun sifat akarnya yang berkembang ke samping dan merusak bangunan. ”Kalau pun nantinya terpaksa ditebang, pemerintah harus menyediakan bibit dengan ketinggian empat meter dan memiliki lingkar sekitar 15 sampai  20 sentimeter. Selain itu, yang ditebang harus satu sisi dulu, dan biar kan tumbuh, setelah rimbun baru sisi lainnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Grobogan M Nurwibowo, belum lama pihaknya telah mengusulkan agar pohon di jalan R Soeprapto tersebut lebih baik ditebang. Selain jalan bisa diperluas, penataan dan pembangunan akan lebih mudah. ”Volume kendaraan di Jalan R.Soeprapto semakin padat, sehingga perlu diperluas. Kalau tidak ditebang, jalan tidak bisa diperluas. Di samping itu, trotoar dikhawatirkan rusak karena kuatnya akar pohon, di beton saja pasti tetap akan rusak,” katanya. (RE)

Friday, 13 April 2018

Polsek Klambu Garuk Mobil Pengangkut Arak



KLAMBU,Grobogantoday.com-  Sebuah mobil avanza  berhasil diamankan Polsek Klambu setelah diketahui mengangkut miras jenis arak, Jumat(13/4/2018)  sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Purwodadi – Kudus, Desa Penganten, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Dari tangan tersangka berhasil diamankan  52,5 liter miras jenis arak yang telah dituangkan dalam botol mineral berukuran 1500 ml.

Tersangka diketahui bernama Suwarno(36), warga Desa Bacin RT 005  RW 001 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Grobogantoday.com, kejadian bermula saat petugas dari Polsek Klambu sedang melaksanakan tugas patroli. Petugas mencurigai mobil Toyota Avanza hitam dengan nomor polisi  E 1480 BN yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Kemudian petugas patroli berusaha mengejar mobil tersebut. “Petugas kami bisa  menghentikan mobil tersebut  di Jalan Raya Purwodadi-Kudus ikut wilayah Desa Penganten, Kecamatan Klambu,” jelas Kapolsek Klambu AKP Asep.

Setelah dilakukan pengecekan mobil, ungkap Kapolsek, ditemukan  karung berisi botol mineral yang mengandung minuman beralkohol jenis arak. Kemudian petugas mengamankannya ke Mapolsek Klambu untuk penyelidikan lebih lanjut. “Bersama tersangka kita amankan satu karung minuman beralkohol jenis arak. Terdiri dari 35 botol air mineral yang berisi minuman beralkohol jenis arak  1.500 ml. Tersangka kita suruh membuat surat pernyataan. Jika nanti tertangkap lagi akan kita  tipiring,” ungkapnya. (RE)



Rentan Konflik, Petani Sekitar Hutan di Grobogan Harapkan Sosialisasi IPHPS



PULOKULON,Grobogantoday.com- Program Perhutanan Sosial belum disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui. Hal ini berakibat banyaknya multi tafsir yang mengakibatkan konflik. Demikian diungkapkan Eko Budi Santoso, Anggota Komisi C DPRD Grobogan saat sosialisasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial(IPHPS) di Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon.”Sebagus apa programnya, jika tidak disosialisasikan dengan baik maka akan mengakibatkan konflik di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang tidak tahu tentang adanya kebijakan percepatan pengakuan dan perlindungan pengelolaan hutan oleh rakyat dengan skema Perhutanan Sosial tersebut. Penggarap sebelumnya resah jika terjadi penggusuran oleh penggarap yang baru. “Libatkan penggarap sebelumnya. Ini soal perut, perlu pendekatan dari hati ke hati. Jika dilaksanakan dengan baik, maka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi,” kata Eko.
Siti Fikriyah Khuriyati, Anggota Tim Pokjanas menjelaskan bahwa program pemerintah ini jika dimanfaatkan maka masyarakat akan mendapatkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ( IPHPS) selama 35 tahun. Di samping itu juga  manfaat perhutanan sosial bisa mencegah kriminalisasi, masyarakat juga leluasa mengelola hutan dengan baik dan memanfaatkan komoditi hutan untuk meningkatkan pendapatan serta dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah. “Di beberapa daerah kan ada petani yang dikriminalisasi. Jika memegang IPHPS maka legal mengelola hutan,” jelasnya.

Program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan dan pelestarian lingkungan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.Masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. “Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari,” katanya.

Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Ada bagi hasil dari keuntungan bersih antara Perhutani dengan pemegang IPHPS. “Untuk kayu tegakan, 30 persen Perhutani dan 70 persen pemegang IPHPS. Sedangkan untuk tanaman semusim, 10 persen untuk Perhutani dan 90 persen pemegang IPHPS,” jelasnya.
Perhutanan sosial merupakan program yang yang mampu meningkatkan keharmonisan antara kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Bukan untuk merusak hutan. Dalam program perhutanan sosial ini masyarakat di kawasan pinggir hutan jika mendapat izin pemanfaatan Hutan perhutanan sosial ( IPHPS) juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestaraian hutan, sebagaimana makna dan fungsi hutan itu sendiri.“Jika ada salah satu anggota kelompok petani hutan yang melanggar seperti memindah alihkan atau menjualnya ke orang lain maka IPHPSnya kelompok tersebut dicabut. Satu yang melanggar semua anggota kelompok kena imbasnya,” tambahnya. 

 Sutomo, Ketua Poktan Maju Lancar Tani di desa tersebut mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memakan waktu hampir 7 bulan untuk proses permohonan IPHPS, walaupun ijin tersebut belum dipegang karena menunggu proses verifikasi. “Saat ini ada 11 Gapoktan yang telah mengajukan IPHPS. Semuanya berada di wwilayah Perhutani KPH Gundih,” jelasnya.

Ia berharap tidak ada intimidasi yang menebar keresahan di masyarakat.  Ia sangat berterima kasih dengan adanya sosialisasi Program Perhutanan Sosial yang selama ini tidak pernah  diketahui masyarakat. Dia juga sangat antusias dalam menyambut program perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. “Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar hutan. Disamping bisa mengembangkan potensi desa juga bisa mensejahterakan masyarakat,” ujarnya. (RE)


luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com