Bupati Nias Barat "Ngangsu Kaweruh" ke Grobogan


PURWODADI,Grobogantoday.com – Bupati Nias Barat Faduhusi Daely ngangsu kaweruh ke Kabupaten Grobogan. Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara ini belajar tentang keberhasilan Kabupaten Grobogan dalam pendataan aset dan pendapatan asli daerah. Bersama dengan tim jajaran Kepala OPD Nias Barat tersebut diterima langsung Bupati Grobogan Sri Sumarni di ruang wakil Bupati, Senin (11/12).

Bupati Nias Barat Faduhusi Daely mengatakan tujuan datang ke Kabupaten Grobogan belajar tentang aset daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah tinggi.  Dimana Kabupaten Nias Barat tersebut adalah Kabupaten baru lahir. Jumlahnya adaministrasi Nias Barat terdiri dari 8 Kecamatan, 106 Desa dengan penduduk 192 ribu jiwa. Sedangkan anggota DPRD ada 20 dewan.”Tujuan kami ke Grobogan untuk belajar dan melihat perkembangan daerah. Karena Grobogan adalah daerah sudah berusia 291 tahun. Hasil dari belajar ini akan kami adopsi untuk pemetaan APBD ke depena,” kata Bupati Nias Barat Faduhusi Daely.

Daely mencontohkan pendapatan PAD Grobogan mendapatkan Rp 480 miliar. Sedangkan di Nias Barat baru 18 miliar. Apalagi daerah Nias Barat merupakan darah kepulauan. Jika berkunjung ke Nias Barat bisa datang dengan pesawat dan jika memakai kapal laut butuh waktu satu hari satu malam.”Meski daerah kami kepulauan tetapi sudah membebaskan pembayaran Rastra dan biaya pendidikan mulai SD, SMP dan SMA dibebaskan dari biaya. Kemudian menggratiskan untuk keperluan pupuk bagi petani,” terang dia.

Sri Sumarni menjelaskan, keberhasilan dalam pengelolaan aset dan penataan aset dengan melaksanakan tata kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk penata usahaan keuangan daerah kami bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk APBD perubahan tahun 2017 Grobogan yaitu Pendapatan Daerah sejumlah Rp 2, 4 trilun, belanja daerah Rp 2,7 triliun dan  dan pembiayaan daerah Rp 281 miliar. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Rp 440 miliar, atau 17,71 % dari total pendapatan daerah. Dana perimbangan Rp 1,5 triliun dan lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp 463 miliar.

” Bentuk kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yakni asistensi dan pendampingan dalam penggunaan 3 SIMDA. Yaitu SIMDA Keuangan Daerah, SIMDA Pendapatan Daerah dan SIMDA Barang Milik Daerah. Untuk audit tahun 2016 dan tahun 2017, kita mendapat opini WTP,” tandasnya. (RE)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel