Koalisi Buntu,Satu tahun Tanpa Wakil Bupati


GROBOGAN -  Satu tahun menjabat sebagai Bupati Grobogan,sampai saat ini Bupati Grobogan belum memiliki wakil yang mendampingi. Kejelasan siapa yang akan menduduki posisi ini sampai saat ini belum ada titik terang. Partai koalisi pengusung pasangan Sri Sumarni-Edy Maryono dalam Pilkada lalu, sampai saat ini belum ada yang mau mengalah dalam bursa Wabup tersebut. Jika ini tidak bisa teratasi, kekosongan posisi ini akan berlangsung hingga tahun 2021.”Tergantung koalisi, saya mengikuti. Saya sudah menjembatani. Semoga ada win-win solusion antara partai pengusung saya,” ungkap Bupati Grobogan, Sri Sumarni.

Tiga partai pengusung masing-masing mencalonkan satu wabup, yakni, PKB yang mengusung HM Nurwibowo dan Setiawan Djoko Purwanto (Partai Hanura) dan Sarjono (PAN). Sedangkan PDIP yang telah mendapatkan jatah bupati tidak mengusung wabup. Munculnya tiga nama ini menghambat tahapan pengajuan calon wakil bupati pada pihak DPRD Grobogan. Sebab, sesuai prosedur yang sudah digodog Pansus I, hanya ada dua nama kandidat yang bisa diajukan bupati. “Sekarang prosedur pengisian wakil bupati sudah jelas. Nama calon yang diajukan harus dua, tidak bisa lebih. Kami berharap pengisian jabatan wabup bisa segera terealisasi karena idealnya bupati harus didampingi wakil,” kata Anggota Pansus I Budi Susilo.

Terpisah, Ketua Partai Koalisi HM Nurwibowo yang juga Ketua DPC PKB Grobogan menyatakan, tiga dari empat partai koalisi mengajukan nama calon wakil bupati. Hal ini menjadikan proses pencalonan menjadi buntu. “Dari dulu PKB menghormati komitmen koalisi. Tapi kenyataannya sekarang ini semua partai kecuali PDIP mengajukan nama. Jadi, proses pengisian wabup masih buntu saat ini,” katanya pada wartawan.

Sumarli, anggota DPRD Grobogan dari partai Hanura saat dimitai keterangan menjelaskan bahwa partainya masih berkomitmen untuk tetap mencalonkan Setiawan Djoko Purwanto untuk mendampingi Sri Sumarni. “Dari awal, DPP Hanura mencalonkan Setiawan Djoko menjadi Wakil Bupati. Namun kita siap untuk duduk bersama dengan partai koalisi,” jelasnya.

Disinggung soal rumor jabatan wabup bakal dikosongkan, Sumarli menyatakan, hal itu bisa saja terjadi. Kondisi ini bisa terjadi kalau dari partai koalisi memang tidak bisa mencapai titik temu dalam proses pengisian wabup. “Kalau tidak ada titik temu antara partai koalisi, maka posisi wabup bisa saja dikosongkan,” tegasnya.(iya)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel