Tekankan Azas Manfaat dalam Penggunaan Dana Desa


GROBOGAN- Penggunaan dana desa harus mengedepankan asas manfaat, sehingga tidak hanya memenuhi persoalan administrasi dan formalitas. Dana desa yang disalurkan pemerintah dapat disesuaikan kebutuhan masyarakat.Mengingat banyaknya hal-hal yang harus dibiayai di masing-masing pemerintah desa, sudah sepatutnya kebutuhan masyarakat lebih berdasar kepada skala prioritas atau yang lebih penting.Demikian ditegaskan oleh Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, Faizul Izhom saat sambutan sosialisasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa di pendopo kabupaten, kemarin.


“Kita harus menggunakan alokasi dana desa untuk membangun sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sekedar membangun berdasarkan keinginan saja. Kabupaten Grobogan yang masyarakatnya didominasi petani, maka embung sangat dibutuhkan warga,” jelasnya.

Dengan pembangunan embung-embung tersebut, diharapkan akan lahir produk-produk unggulan di masing-masing desa. Ia berharap, setiap desa bisa memiliki Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) yang mampu mengembangkan dan memasarkan  produk-produk lokal tersebut. “Saat ini baru ada 13 BUMDes disini. Saya harap kedepan akan lahir BUMDes yang lain yang akan bisa meningkatkan pendapatan desa,” terangnya.

Satu hal lagi yang menjadi skala prioritas yakni penyediaan sarana olah raga di setiap desa. Menurutnya, kemajuan prestasi olah raga menggambarkan kemajuan suatu daerah, bahkan suatu bangsa. “Sarana olah raga juga perlu diperhatikan,” tuturnya.

Acara ini juga dihadiri Bupati Grobogan, camat serta Kepala Desa se-Kabupaten Grobogan. Dalam sambutannya, Bupati Grobogan, Sri Sumarni menyampaikan masukan agar tercapai sinergitas prioritas kebutuhan daerah dan desa. Ia meminta, kebijakan prioritas kementrian ke depan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di daerah, sehingga program dan kegiatan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan. “Kami berharap Dana desa dapat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan desa,” harapnya.

Selain itu, Kabupaten Grobogan yang  memiliki luas daratan terluas di Jawa Tengah, namun jumlah dana desa yang di terima jauh lebih kecil dari kabupaten yang lain. Hal ini disebabkan jumlah desa di Kabupaten Grobogan relatif sedikit. “Semoga ini bisa dievaluasi pusat, penghitungan dana desa diperhitungkan juga luasannya. Saya minta perhatian, sehingga jalan antar desa bisa segera dibangun,” pungkasnya. (iya)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

alt gambar

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel