Pemkab Harus Efisien Gunakan Anggaran

SAMPAIKAN PENDAPAT: Juru bicara fraksi PKB Mustain menyampaikan pendapat fraksinya terkait Raperda APBD Grobogan tahun 2018.

GROBOGAN-Sejumlah fraksi meminta kepada  Pemkab Grobogan agar lebih efisien dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Itu terungkap di rapat Paripurta ke-32 Tahun 2017 DPRD Grobogan, Sabtu (28/10).
fraksi Nurani Keadilan melalui juru bicara Sumarli menyampaikan, agar pendapatan dan belanja diuraikan secara detail. Pihaknya juga menyampaikan masukan dan saran, yakni tindak lanjut pembongkaran tower telekomunikasi di belakang SMP Negeri 3 Purwodadi. Dalam jabatan Bupati yang lalu disampaikan bahwa tower akan dibongkar menunggu kajian tehnis dari dinas terkait, bagaimana hasil kajiannya ? karena tower dimaksud sudah tidak berizin dan tidak ada pemeliharaannya kami mohon untuk segera dibongkar guna menghindari terjadinya kemungkinan roboh yang mengakibatkan jatuhnya korban,” katanya.
Apabila pihak yang memiliki tower telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran, pihaknya meminta tindakan tegas dari Satpol PP sebagai perangkat daerah penegak Perda yang melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena dalam APBD Perubahan TA. 2017, Satpol PP sudah diberikan anggaran untuk pembongkaran tower telekomunikasi. Kami menunggu tindak lanjut dan langkah tegas pembongkaran tower dimaksud,” tegasnya.

Juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Sidiq mempertanyakan pendapatan daerah yang tercantum dalam RAPBD Grobogan 2018. Di dalam rancangan tersebut, tertulis angkat Rp 303.896.938.991.”Fraksi Partai Golkar berpendapat, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan kegiatan penghimpun data obyek dan subyek pajak serta retribusi daerah,” kata Sidiq.
Sementara itu, pengawasan dalam mendapatkan pendapatan daerah dan penentuan besaran perlu diawasi. Apalagi, pada 2017 Pemkab Grobogan melakukan peminjaman sebesar Rp 200 miliyar untuk peningkatan infrastruktur.
Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, Golkar memberikan saran agar pemkab membuat skala prioritas untuk sasara program. Di mana, pemkab memperlihatkan kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan.
”Oleh karena itu, pemberian honorarium agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan, bahwa keberadaan PNS daerah dan atau Non PNS daerah dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.
Sementara Juru Bicara Fraksi PKB, Mustain menyampaikan agar penganggaran APBD dilakukan lebih rinci. Pihaknya mencontohkan pada target pendapatan retribusi daerah pada 2018 sebesar Rp 3.068.957.000.
Fraksi PKB tidak mengetahui potensi retribusi mana saja yang menghasilkan pendapatan. Kami mohon penjelasan rincian dan obyek apa saja yang menjadi sumber pendapatan dari sektor retribusi daerah ini,” tuturnya.
Sementara itu, Bukhori jubir dari fraksi Demokrat menyampaikan, adanya kenaikan belanja pegawai TA. 2018 sebesar Rp. 73.980.334.946,00,- dibandingkan dengan belanja pegawai TA. 2017 sebesar Rp. 67.492.249.300,00,- “Kenaikannya untuk apa saja,” tegasnya. (iya)



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

alt gambar

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel