Penyaluran PKH Bermasalah, Pendamping PKH Datangi Kantor BRI Purwodadi



PURWODADI,Grobogantoday.com- Bantuan Sosial PKH non tunai yang dianggap efektif mengentaskan kemiskinan malah menimbulkan berbagai masalah. Tak hanya berimbas kepada KPM(Keluarga Penerima Manfaat), pendamping pun  terkena imbas. Demikian diungkapkan Koordinator PKH Kabupaten Grobogan, Abdullah Zaini dihadapan perwakilan BRI di ruang rapat BRI Cabang Purwodadi, Senin(12/3/ 2018).

“Dulu saat disalurkan melalui kantor pos lancar, tetapi sekarang kok malah bermasalah. Setiap hari kita didatangi penerima PKH. Mereka tidak percaya kenapa PKH tidak sampai di tangan mereka. Seolah pendamping dianggap melarikan uang. Bahkan mereka datang langsung ke dinsos menanyakan bansos PKH. Di tahun 2017,  dari 39.416 KPM(Keluarga Penerima Manfaat), sebanyak 1.030 KPM belum menerima,” ungkapnya.

Abdullah Zaini menuturkan, saat ini hubungan pendamping dengan BRI  selaku penyalur terlihat terputus, pada hal BRI telah membentuk bansos. “Kendalanya seperti apa sebaiknya kita bahas bersama. Masalah bisa karena intern BRI,” ucapnya.

Sutrisno, pendamping Kecamatan Gabus menjelaskan berbagai permasalahan yang ia hadapi di lapangan. Adanya kartu tertukar  sampai saat ini belum ada penyelesaian.  KPM yang meninggal, boro, namun  masih aktif  belum juga belum jelas.  Ia juga menemukan saldo KPM minus dan rekening yang terblokir.  Sekarang yang ngetren saldo minus. Kita sudah rekap, sudah membuat berita acara.  Kita sampaikan  unit BRI, namun dari unit menjawab bukan wewenang unit,” ucapnya.

Muhamad Nashih , pendamping dari Kecamatan Brati mengatakan, PKH yang bertujuan mengentaskan kemiskinan seharusnya dipermudah, justru malah menyulitkan warga miskin. Aturan KPM meninggal bisa disalurkan kepada  ahli waris, namun kenyataannya gak bisa.  Tujuannya ingin efektif namun terbalik. Warga di Pagergunung misalnya, saat mau mengecek ke kecematan  harus bayar ojek Rp 20 ribu sekali berangkat. Sampai disana belum tentu cair, ini kan memberatkan warga miskin,” tuturnya.

Sugeng Riyadi, Manager Bisnis Usaha Micro menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan keluhan yang disampaikan para pendamping bansos PKH ke pusat. Ia meminta seluruh masalah di lapangan disampaikan semua, agar bisa segera diselesaikan. “Kewenangan kita terbatas. Hanya sebatas mencetak rekening dan kartu serta menyerahkannya kepada KPH. Adanya saldo yang hilang,silakan didata. Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan pusat. Kita juga belum mendapatkan kartu pengganti,” ungkapnya.

Sugeng menambahkan, analisa sementara,  KPH yang terblokir  akibat kelebihan saldo dalam rekening penerima KPH. “ Silakan didata KPH yang terblokir. Begitu juga yang saldonya hilang, akan kami komunikasikan dengan pusat,” katanya. (RE)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel