Ojek Online di Grobogan Belum Boleh Beroperasi

GROBOGAN- Tak ingin transportasi berbasis online, Grab,  yang mulai masuk ke Kabupaten Grobogan membuat gaduh, Dinas Perhubungan langsung membuat langkah cepat dengan mengadakan rapat koordinasi di aula Dinas Perhubungan, Rabu (25/10).Hadir perwakilan dari Grab Fahri, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Grobogan Kurdi, Beberapa perwakilan pengusaha angkutan umum dan ojek. Hadir pula Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Panji Gedhe Prabawa.



”Kami tidak ingin ada kegaduhan dengan masuknya Grab di Grobogan. Kami mendapatkan informasi di media sosial, ada pendaftaran dan pendataan untuk pengemudi Grab di Purwodadi. Ini perlu disikapi sebelum terjadi kegaduhan, seperti halnya di daerah lain. Makanya, kami mengundang semua pihak terkait untuk membahas ini,” kata Agung Sutanto.


Agung menjelaskan, keputusan tentang dibolehkan atau tidak keberadaan angkutan berbasis online akan ditentukan pada 1 November nanti. Pasalnya, saat ini pembahasan tentang aturan beroperasinya angkutan berbasis online  masih dibahas di kementrian.”Pengusaha transportasi diimbau untuk menunggu Pengganti Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Hal ini berkaitan dengan mulai munculnya sanarana transportasi berbasis online di Kabupaten Grobogan,” jelasnya.

Fahri, perwakilan Grab yang hadir dalam rapat koordinasi menyatakan akan menonaktifkan anggota yang sudah terdaftar. Pihaknya juga akan menghentikan proses pendaftaran lebih dulu, sembari menunggu kebijakan dari Kemenhub.“Memang benar sebelumnya kami membuka pendaftaran bagi warga Grobogan. Namun, setelah mendapatkan informasi ini, kami akan menonaktifkan sementara anggota yang sudah terdaftar dan menghentikan pendaftarannya. Kami akan menunggu kebijakan apapun dari pemerintah,” tuturnya.


Ketua Koperasi Roda Transportasi Bersemi Grobogan Jarot Sarwono menyampaikan keresahan pengusaha transportasi Grobogan dengan hadirnya transportasi berbasis online. Mereka secara tegas menolak keberadaan ojek online itu.”Kami secara tegas menolak keberadaan Grab maupun jasa transportasi online lainnya. Jelas keberadaannya akan merugikan kami. Kami tak mau yang terjadi di daerah lain terjadi disini. Kami mohon pemerintah bisa bijaksana dalam menyikapi fenomena ini,” tegasnya. (iya)

Baca Juga