Banyak Proyek Tak Terealisasi,Warga Jetaksari Pertanyakan Kinerja Kades



PULOKULON,Grobogantoday.com- Banyaknya kegiatan ABDes 2017 yang  belum terealisasi hingga saat ini membuat sejumlah warga Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon bersama BPD geram. Mereka mempertanyakan kinerja Kades Jetaksari, Ahmad Nur Solikin di hadapan Kabag Pemdes Daru Wisakti dan Camat Pulokulon di ruang pertemuan Kecematan Pulokulon, Kamis(22/2/2018). Warga yang membawa surat pernyataan agar kades mundur jika tak mampu melaksanakan tugasnya tak digubris kades.

“ Kami ingin kejelasan perincian  dana APBDes 2017 yang belum selesai. Baik  dari PAD, Dana Desa maupun dari ADD.  Warga menghendaki semuanya diperinci dan bisa termaktub dalam APBDes 2018 dan segera dilaksanakan. Per 31 Desember  masa akhir melaksanakan APBDes, tapi sampai saat ini belum selesai,” ujar Supriyono, salah seorang tokoh masyarakat Desa Jetaksari.

Sebelumnya perwakilan warga memberikan surat pernyataaan kepada kades untuk ditandatangani.  Surat pernyataan tersebut berisi jika jarak tertentu tidak mampu melaksanakan sanggup mundur, namun kades tidak mau menandatangani.  “Gak apa-apa tidak mau menandatangani. Namun yang bersangkutan sanggup menyelesaikan semuanya terhitung sepuluh hari dari sekarang,” jelas Supriyono.

Supriyono menambahkan, ada 7 proyek yang belum selesai. Mulai  sudah dibelikan material tetapi belum dikerjakan, hingga belum diapa-apakan sama sekali. Proyek tersebut yakni bronjong, jalan cor, jembatan, dan gapura balaidesa tidak selesai semuatambahnya. “Bronjong di Dusun Semutan baru dikerjakan sekitar 50 persen saja,” jelasnya.

Fauzi(30), salah seorang perangkat desa menuturkan, selama satu tahun terakhir , kades belum memberikan tunjangan kepada perangkat desa. Selain itu, gapura balaidesa yang telah dianggarkan juga belum dibangun. “Untuk gapura desa yang nilainya Rp 70 juta hanya ada pasir satu rit. Juga belum dikerjakan,” tambahnya.


Kabag Pemdes Daru Wisakti yang datang untuk memfasilitasi masalah tersebut menjelaskan, bahwa kegiatan 2017 tidak selesai dan saat ini APBDes belum tersusun. “Yang belum terlaksana, di anggaran 2018 dianggarkan lagi silakan. APBDes agar disusun, kalau gak ada semua kegiatan tidak bisa dicairkan,” jelasnya.

Daru menjelaskan, tidak hanya dana desa, PAD,ADD tahun 2017 yang belum selesai, dihitung sebagai silpa(Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Menurutnya BPD berwenang, jika kades tidak beritikad baik, tidak menyelesaian kegiatan, tidak menyusun APBDes, aset tidak dikirim ke desa. Jika kedisiplinan tidak diperbaiki, pihaknya memberi kewenangan kepada BPD untuk memberi teguran. “Jika teguran satu dan dua tidak direspon sampaikan kepada  bupati. Bupati akan memberikan peringatan ketiga. Jika peringatan ketiga tidak ada perubahan akan diskorsing. BPD harus berani mengambil sikap untuk melakukan pengawasan kepada kades. Memang Kades Jetaksari pernah diskorsing  tahun 2014,” tambahnya.(RE)


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel